Iklan

Polri Akan Terapkan Tilang Hingga 24 Juta, Bila Memodifikasi Kendaraan Tanpa Ijin

Jupiter Burhan Ceper

Jupiter Burhan Ceper


Nyobamoto.com – Bro Sis …
Beberapa hari ini di jejaring sosial sedang ramai dengan pembahasan masalah denda atau tilang dari pihak
keplosian yang rencananya akan diterapkan beberapa waktu yang akan datang. Saat ini memang sedang disosialisasikan dan banyak dibicarakan di berbagai kalangan. Bukan apa-apa, tapi kelihatannya banyak yang jadi blingsatan dengan aturan yang akan diterapkan oleh instansi berseragam coklat ini. Mengapa ? Ya karena ada sebutan hingga 24 juta pada denda atau tilang yang akan dikenakan, dan juga pelarangan pada me-modif motor dari asal yang dikeluarkan oleh pabrikan. Sejatinya bagaimana sih aturan yang akan diterapkan tersebut ?

Satria FU Ceper

Satria FU Ceper


Simak yang teliti masbro supaya tidak salah paham. Sambil ngopi kalau bisa yaa…

Aturan dari Kepolisian ini disampaikan AKBP Budiyanto yang menurut beliau tertuang dalam Pasal 277 jo Pasal 316 ayat (2) UU No 22 tahun 2009 dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda atau denda maksimal Rp 24 juta. AKBP Budiyanto mengatakan, perubahan bentuk kendaraan atau memodifikasi boleh dilakukan tetapi harus dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat dari Kementerian Perhubungan.
Hal ini sesuai dengan Pasal 131 huruf e dan pasal 132 ayat (2) dan ayat 7 PP No 55 Tahun 2012 tentang kendaraan Jo Pasal 50 ayat (1) UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, bahwa kendaraan yang dimodifikasi sehingga menyebabkan perubahan tipe berupa dimensi, mesin dan kemampuan, daya angkut, wajib dilakukan uji tipe untuk memperoleh sertifikat.

“Uji tipe yang diterbitkan oleh Kementrian Perhubungan ini juga ada beberapa ketentuannya,” ujar AKBP Budiyanto.

AKBP Budiyanto Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya

AKBP Budiyanto Kabag Ops Ditlantas Polda Metro Jaya


Ketentuan tersebut sebagai berikut:
a. Modifikasi kendaraan bermotor hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari APM (Agen Pemegang Merk) kendaraan tersebut.
b. Modifikasi kendaraan bermotor wajib dilakukan oleh bengkel umum kendaraan bermotor yang ditunjuk oleh Kementrian Perindustrian.
c. Kendaraan bermotor yang telah dimodifikasi wajib didaftarkan kepada Kesatuan Polri pelaksana registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor pada kantor Samsat untuk memperoleh STNK baru yang sesuai dengan perubahan kendaraan bermotor dimaksud.

“Kami berharap masyarakat paham dan mengerti bahwa memodifikasi kendaraan bermotor tanpa melalui mekanisme yang benar merupakan tindak pidana kejahatan. Kami akan menindak tegas pelanggar ketentuan tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tegas AKBP Budiyanto.

Nah, sudah sangat jelas brosis…
Ada hal-hal yang memang boleh dan diperbolehkan, tetapi ada juga yang dilarang atau tidak boleh dilakukan sama sekali. Hal ini bila kita pahami kita tidak akan gusar dan bahkan bingung dengan aturan yang hanya sekedar dibuat heboh di dunia maya dan debat tiada ujung pangkalnya.
Sebagai contoh :
motor nyobamoto bisa dibilang standar.
– Penggantian pada ban yang telah habis dengan merk selain yang terpasang pada motor baru menurut hemat saya bukan-lah modifikasi yang melanggar aturan tersebut.
– Penggantian spion Honda Supra 125 dengan milik Yamaha X-Ride tetap berfungsi sesuai aslinya meski beda bentuk. Kecuali penggunaan spion kecil modifikasi dan juga ukuran lebih kecil atau malah dilipat, ini salah.
– Penutup mesin kiri kanan yang lebih berfungsi menutup gesekan dan cat terkelupas.
– Jepit pada dek tengah yang biasanya saya gunakan untuk menjepit jas hujan
Hal-hal tersebut diatas yang menurut nyobamoto bukan termasuk modifikasi yang melanggar aturan seperti diatas.

image

Spion berubah dari merk lain

Sementara modifikasi yang mungkin akan mendapat perhatian khusus dari pihak kepolisian adalah :
– knalpot racing atau knalpot brong
– ban cacing atau ban bertapak kecil
– memperkecil diameter roda
– lampu belakang / rem warna putih
– rubah bentuk dari bentuk asal produksi menjadi bentuk yang lain
– merubah sasis, baik memotong (memperpendek) atau menambah (memperpanjang)
– merubah warna diluar yang tertulis di TNKB
– lampu diluar standar yang diterapkan dan membuat silau
– dan beberapa hal lainnya yang nanti secara detail akan diperjelas oleh kepolisian

image

Pelindung mesin

Mengapa hal itu terjadi ?
Ya kita flash back brosis.
Sebuah unit ketika dilempar ke pasaran tidak sesimpel yang kita tahu. Karena sejatinya saat produk didaftarkan untuk di produksi maka produk tersebut sudah melalui berbagai jenis uji coba dan tes kelayakan serta keamanan yang ditentukan. Jadi memang produk itu mulai bentuk dan segala hal yang terpasang pada motor tersebut sudah terdaftar dengan baik. Lha perubahan atas hal tersebut berarti kan merubah data yang sudah didaftarkan oleh pihak pabrikan.

image

Penjepit jas hujan di tengah dek

Bagaimana brosis kalau opini sampean ?

Pict : dok pribadi nyobamoto
Artikel Terkait

Iklan

About Mas Wiro

Sedang belajar semua hal, terlebih belajar fotografi :) Baik dalam kesempatan perjalanan atau sharing dengan teman-teman... Semoga ada ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi dan semuanya

Posted on 7 Desember 2015, in Modifikasi, Motor, Oto Contest and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 23 Komentar.

  1. “memperkecil diameter roda”
    dari ring 17″ jadi ring 14″ gitu maksute mbah? ato “memperkecil lebar/tapak roda?
    http://aselimalang.com/2015/12/07/peraturan-baru-tentang-seragam-pns-permendagri-no-68-tahun-2015/

  2. Burhanku pake underbone… Kena 24 juta juga dong? 😭😭😭

  3. Pembahasan ke isi undang-undanganya yang harusnya diulas, jangan hanya persepsi dari berbagai pihak, kadang polisi juga hanya menggunakan interpretasi mereka sendiri. kalau dari UU 22 th 2009 pasal 277 yg isinya gini :

    Setiap orang yang memasukkan Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan ke dalam wilayah Republik Indonesia, membuat, merakit, atau memodifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di dalam negeri yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

    kan sebenarnya bisa jelas modifikasi seperti apa yg dimaksud. Ini baru dari undang-undang, belum yang PP.

  4. Kalau punya motor trail ring 21 dan 18 inchi di rubah jd 17 depan belakang. Kena pasal juga?

Monggo Opini-nya Bro Sis, Bebas & Sopan Aja :)

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s